TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan audit BPK pada program Citarum Harum. Program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disimpulkan BPK memiliki potensi pencitraan karena tak menyentuh akar permasalahan.
Baca berita sebelumnya:
Seminar Sungai Citarum: BPK Sindir Ridwan Kamil, Puji Anies
“Saya gak tahu auditnya, wong belum setahun kok, gimana bisa audit,” kata Luhut ketika ditanya perihal hasil audit BPK itu di sela gelaran Citarum Expo di Gedung Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 19 Februari 2019.
Luhut menerangkan, program Citarum Harum dicanangkan Presiden Joko Widodo belum genap setahun, atau 11 bulan lalu. Pencanangan mengikuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Program Citarum Harum dicanangkan melibatkan TNI dari satuan Kodam III/Siliwangi dan Kodam Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya, serta Kementerian PUPR dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu ada juga pemerintah daerah mulai dari provinsi Jawa Barat hingga seluruh kabupaten/kota yang yang dilalui sungai tersebut dari hulu di Kabupaten Bandung hingga muara di Bekasi.
Baca:
Audit Program Citarum Harum, BPK: Hasil Tak Memuaskan
Gubernur Jawa Barat kala itu Ahmad Heryawan di tunjuk menjadi Komandan Satgas, dan saat ini posisinya dipegang oleh Ridwan Kamil.
